Privatisasi Air di Indonesia

Fenomena Privatisasi Air Di Indonesia

Oleh :   Ira Adiatma 

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ligkungan

Penerima Beasiswa BU

Payung Hukum Pengelolaan Air

Keserakahan sumber daya alam dan lingkungan Indonesia senantiasa dihadapkan pada ancaman keserakahan pemerintah. babak ‘penghancuran’ SDA dan lingkungan di era reformasi dimulai pada saat Pemilu thaun 2004, dimana Megawati yang saat itu menjabat sebagai Presiden mengeluarkan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan atas UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Perpu tersebut, Pemerintah mempunyai dsar hukum yang melegitimasi untuk membabat dan menyulap hutan lindung menjadi kawasan pertambangan. Masyarakat yang mengalami kekeringan, secara tidak langsung merupakan korban dari pembenaran yang dilakukan Pemerintah untuk menguras SDA Indonesia.

Usia Indonesia kini mencapai 65 tahun, tetapi perwujudan kemakmuran rakyat seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 belum terlaksana bahkan semakin mnederita karena ‘balasan’ dari lingkungan alam yang selama ini kita kelola secara eksplorasi. Lihat saja permasalahan lingkungan dari waktu ke waktu yang semakin mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Salah satu pembuktian merosotnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia adalah permasalahan air yang kerapkali melanda Indonesia saat musim kemarau. Hak terhadap air yang setara merupakan hak  asasi setiap manusia yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya, tanggung jawab negara adalah menjamin dan menyelengarakan penyediaan air yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia.

Pada kenyataannya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan adanya fenomena privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.  Agenda ini didorong oleh lembaga keuangan (World Bank, ADB, dan IMF) di sejumlah negara sebagai persyaratan pinjaman. Hal ini merupakan bagian dari kepentingan kapitalis global sektor air untuk menguasai sumber-sumber air dan badan penyedia air bersih (PDAM) milik pemerintah.  Undang-Undang Sumberdaya Air di Indonesia terkesan hanya sebagai bagian dari persyaratan pencairan pinjaman program WATSAL (Water Resources Sector Adjustment Loan) dari World Bank.

Pada tanggal 19 Februari 2004, DPR telah mengesahkan UU Sumberdaya Air yang baru. Dalam Undang-undang yang baru beberapa pasal memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Melalui privatisasi ini, maka jaminan pelayanan hak dasar bagi rakyat ditentukan oleh swasta dengan mekanisme pasar “siapa ingin membeli atau siapa ingin menjual”. Munculnya mekanisme tersebut tersebut dikarenakan seluruh biaya pengelolaan, perawatan jaringan air dan sumber air lainnya bergantung pada pemakai dalam bentuk tarif. Tidak mengherankan jika kemudian terjadi monopoli air dan pelayanan yang diarahkan hanya pada daerah yang menguntungkan secara ekonomi.

Problema Mendasar

Berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini merujuk suatu wacana tentang perencanaan tata ruang wilayah berbasis bencana. Bencana yang terjadi secara beruntun di Indonesia diakibatkan tata ruang wilayah yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan, sehingga akumulasi kerusakan terus terjadi (overload).

Beberapa persoalan besar dalam pengelolaan air oleh pemerintah, antara lain: (1)distribusi pelayanan air tidak merata yang lebih banyak difokuskan untuk melayani kegiatan komersial sebagai pendukung pembangunan ekonomi; (2) polusi air; (3) ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk memperluas jaringan irigasi pertanian, sehingga menjadi penyebab menurunnya produksi pertanian; (4) berkurangnya sediaan (supply) air bersih dan air minum karena berkurangnya daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan. Caprico A. Hidayat (2008) menuliskan gelar dari Greenpeace bahwa Indonesia adalah “perusak hutan no. 1” versi Guinness World Record di tahun 2007. Pemerintah Indonesia tidak berdaya atas rusaknya hutan di negeri ini karena merusak hutan sudah menjadi budaya. Artinya, pengrusakan tersebut dapat dilakukan oleh semua lapisan dan strata masyarakat. Baik sadar atau tidak sadar, mereka telah menghancurkan tambang air yang merupakan sumber kehidupan seumur hidup hanya dalam sekejap mata.

Foto Danau Yang Kering Di Gunung Kidul

Judul Gambar : RIP (Rest In Peace) Ikan Tawes “Dulu Aku Pernah Disini”

Mengacu pada persoalan tersebut dan ditunjang buruknya manajemen PDAM, maka dianggap sangat diperlukannya peran serta pihak swasta dalam bentuk privatisasi air. Pada hakekatnya, privatisasi air merupakan salah satu perwujudan dari sistem desentralisasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Sayangnya, privatisasi air yang dilakukan oleh pihak swasta justru semakin mempersulit akses masyarakat ekonomi menengah kebawah dan petani untuk menjangkau air bersih. Oleh karena itu, peran pengelolaan air tidak dapat diberikan pada pihak swasta yang meletakkan keuntungan sebagai tujuan pertama (profit first).

Standar Tolak Ukur

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk pengembalian tambang air di hutan diantaranya: (1) galakkan PAUD CILIK (Pendidikan Anak Usia Dini Cinta Lingkungan); (2) loibatkan tokoh non formal masyarakat setempat untuk memediasi konservasi hutan; (3) berikan penghargaan yang tinggi pada para pecinta hutan dengan predikat tertentu. Sednagkan untuk melindungi hak masyarakat (konsumen) terhadap kualitas pelayanan dan tarif yang ditetapkan, maka dibutuhkan adanya standar (tolok ukur) sebagai acuan dan alat kontrol (pengawasan) untuk menghindari penyimpangan oleh pihak swasta. Sebagai bentuk jaminan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah harus menetapkan Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Nasional. Kewenangan wajib ditetapkan untuk melindungi hak-hak konstitusional masyarakat (perorangan), melindungi kepentingan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, pemerataan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, juga untuk memenuhi perjanjian (konvensi) Internasional. Sedangkan SPM adalah tolok ukur kinerja penyelenggaraan kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus menentukan tingkat kualitas pelayanan dan indikator pembatasan beban biaya.